Jakarta,RBN.- PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) memastikan program stimulus ekonomi melalui diskon tarif tiket sebesar 50 persen berjalan efektif. Selama 15 hari berjalan terhitung 5 hingga 20 Juni, kuota diskon tarif tiket kapal PELNI sudah terserap hingga 40 persen. 

Direktur Utama PELNI Tri Andayani menyampaikan bahwa pemberian stimulus ekonomi ini secara nyata dapat meningkatkan konsumsi masyarakat, khususnya di musim libur lebaran ini. 

"Periode stimulus ekonomi untuk potongan tarif tiket ini berlangsung hingga 31 Juli, dan ini baru berjalan 15 hari, tapi kuota tiketnya sudah terserap hingga 40 persen dari kuota Rp 134 miliar. Terlihat sekali bahwa masyarakat sangat terbantu oleh program stimulus ekonomi ini, apalagi bertepatan dengan musim libur sekolah. Jadi ini peak season libur sekolah rasa mudik lebaran," terang Anda. 

Sejak stimulus ekonomi diberlakukan pada 5 Juni, penjualan tiket kapal PELNI untuk perjalanan hingga akhir Juli sudah terjual 310.000 tiket, naik dibanding periode yang sama di tahun 2024 sebesar 208.000 tiket. Peningkatan penumpang ini didukung pula oleh ijin dispensasi dari Kementerian Perhubungan yang rata-rata mencapai 52 persen. 

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan yang mendukung penuh berjalannya stimulus ekonomi melalui pemberian diskon tiket kapal PELNI hingga 50 persen," tambah Anda. 

Meski jumlah penumpang di atas kapal naik signifikan, Anda menegaskan komitmen Perusahaan dalam memastikan keselamatan pelayaran. "Safety first, selalu. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, tiga hal utama yang selalu kami jaga," tutup Anda. 

Sementara, selama periode stimulus ini di Kota Ambon, Provinsi Maluku, PT Pelni Cabang Ambon mencatat pembeiian tiket periode tanggal 5-10 juni 2025 sudah mencapai 7.138 jiwa. 

"Pmbelian tersebut melalui aplikasi Pelni Mobile dan agen resmi Pelni di Ambon. walaupun terjadi peningkatan penjualan tentu juga pelni tetap mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang pada saat di atas kapal," kata Kepala Pelni Cabang Ambon Marthyn Haryanto di Amhon.

PELNI sebagai Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa pelayaran saat ini mengoperasikan 25 kapal penumpang yang melayani 511 ruas dengan 1.359 rute dan menyinggahi 74 pelabuhan.

Selain angkutan penumpang, PELNI juga melayani 30 trayek kapal perintis yang menjadi sarana aksesibilitas bagi mobilitas penduduk di wilayah 3TP, dimana kapal perintis menyinggahi 230 pelabuhan dengan total 522 ruas. PELNI juga mengoperasikan sebanyak 18 kapal rede. Untuk pelayanan bisnis logistik, saat ini PELNI mengoperasikan 8 trayek tol laut serta satu trayek khusus untuk kapal ternak.

Asmat, RBN; – Sebanyak enam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Asmat dari jalur pengangkatan resmi dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke, dalam sebuah upacara yang berlangsung khidmat di Agats, Rabu (18/6/2025).

Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Selatan Nomor 100.2.1.4/113 Tahun 2025 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRK Asmat. Proses ini juga merupakan hasil dari mekanisme seleksi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Asmat Nomor 194 Tahun 2025 tentang Penetapan Calon DPRK Terpilih Melalui Mekanisme Pengangkatan.

Adapun enam anggota DPRK jalur afirmasi yang dilantik berasal dari tiga daerah pengangkatan, yakni:

Daerah Pengangkatan I: Florentina Bifae dan Natalia Y.E Cewesa

Daerah Pengangkatan II: Soleman Dayo dan Sem Banem

Daerah Pengangkatan III: Leonardus Yod dan Andreas Fayua

Ketua DPRK Asmat, Ferdinandus Puk, menyebut pelantikan ini sebagai peristiwa bersejarah bagi Asmat, karena untuk pertama kalinya anggota DPRK dari jalur non-partai politik resmi bergabung sebagai bagian dari lembaga legislatif.

"Pelantikan ini bukan sekadar seremoni atau penghormatan institusional, tetapi merupakan awal dari sebuah perjalanan amanah parlementer. Ini adalah bentuk komitmen dalam menjalankan amanat otonomi khusus Papua secara utuh dan bermartabat," ujar Ferdinandus dalam sambutannya.

Ia menjelaskan bahwa kehadiran anggota DPRK jalur pengangkatan merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Aturan tersebut memberi ruang bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah.

Selain itu, Ferdinandus juga menyoroti dasar hukum pengangkatan ini yang berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus di daerah.

“Kita semua dipanggil untuk mewujudkan Asmat yang sehat, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Ini bukan akhir, melainkan awal dari keterlibatan aktif Orang Asli Papua dalam sistem demokrasi lokal,” tegasnya.

Pelantikan ini mendapat apresiasi luas dari berbagai elemen masyarakat, sebagai langkah maju dalam memperkuat representasi masyarakat adat di ruang politik lokal, serta memperluas akses keadilan sosial bagi seluruh warga Asmat.

Jakarta, RBN ; - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto hadiri acara Sharing Knowledge Desa Berketahanan Pangan dan Iklim Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Boutique Hotel, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat.

Mendes Yandri berharap agar Sharing Knowledge ini bisa menghasilkan sebuah rumusan konkrit karena Ketahanan Pangan memang menjadi fokus Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ketahanan Pangan dan Iklim ini saling terkait dan ini juga berhubungan untuk penyiapan rantai pangan berkelanjutan," kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri berharap agar desa-desa juga menggencarkan program Ketahanan Pangan ini dan bisa menggunakan Dana Desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 mengenai prioritas penggunaan dana desa

“Dana desa yang masuk ke setiap desa, minimal 20 persen harus digunakan untuk ketahanan pangan. Itu sejalan dengan program Presiden Prabowo terkait Swasembada Pangan,” ujar Mendes Yandri.

Penggunaan dana Ketahanan Pangan disesuaikan dengan potensi dan tema masing-masing desa. Jika desa unggul di sektor padi, maka fokus pada padi. Jika desa memiliki potensi jagung atau ayam petelur, maka dana dapat diarahkan ke sektor tersebut.

Langkah ini tidak hanya mendukung ketersediaan pangan lokal, tetapi juga berpotensi menyuplai bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis.

“Jangan sampai desa hanya jadi penonton. Masa makan bergizi, berasnya dari luar, ikannya dari luar, cabainya juga dari luar. Padahal potensi desa sangat besar,” kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri menjabarkan potensi ekonomis dari program MBG, dimana jika nantinya ditargetkan penerima manfaat itu 83 juta maka setiap harinya dibutuhkan bahan baku seperti Ikan, Telur, Sayur atau Cabai.

Untuk itu, program Ketahanan Pangan menjadi penting agar masyarakat desa diajarkan budaya menanam untuk mampu produksi bahan baku untuk program MBG tersebut.

Mendes Yandri juga berharap agar BUMDesa dan Koperasi Desa Merah Putih nantinya bisa berkolaborasi untuk mengumpulkan hasil produksi masyarakat desa agar harganya menjadi layak dan bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Mendes Yandri menegaskan keberadaan BUMDesa tidak akan berbenturan dengan Kopdes Merah Putih karena keduanya memiliki mekanisme, sumber dana, dan jenis usaha yang berbeda.

“Contohnya, di Desa Kertasana, BUMDes-nya ekspor ikan maskoki ke Kanada, Inggris, dan Afrika. Di Banyumas, BUMDes ekspor gula kelapa ke Hongaria dan Spanyol. Sementara Kopdes fokus pada LPG, sembako, dan simpan pinjam,” jelasnya.

Mendes Yandri menyebut Kemendes PDT saat ini tengah menyusun panduan koordinasi antara BUMDes dan Kopdes agar saling mendukung. Presiden Prabowo pun, lanjutnya, telah berpesan agar keduanya tidak saling mematikan.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa Mulyadin Malik melaporkan jika Sharing Knowledge ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Bappeda dan Kepala Desa dari sejumlah Provinsi di Pulau Sumatera dan Banten.

Pemateri dalam Sharing Knowledge ini seperti Bupati Gowa Husniah Talenrang, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Akademisi dari IPB dan Pejabat Kementerian Pertanian.

Turut hadir Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kemendes PDT.

Sumber 

Foto: Wening/Kemendes PDT

Teks: Firman/Kemendes PDT

Jayapura,RBN  ;--  26 Mei 2025 – Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan keterampilan pengelolaan limbah rumah tangga, Bank Sampah Bumi Lestari Maluku—Kelompok Binaan Pertamina Aviation Fuel Terminal (AFT) Pattimura—menerima kunjungan edukatif dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Maluku.

Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kolaborasi antara dunia pendidikan, komunitas dan perusahaan dalam mendorong kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. 

Dalam kunjungan ini, sebanyak 118 mahasiswa tingkat 1 dan 2 mengikuti praktik pembuatan lilin aroma terapi dari minyak jelantah, sebuah inovasi kreatif dalam pengelolaan limbah minyak bekas pakai. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari pada 21-22 Mei 2025 di Bank Sampah Bumi Lestari Maluku, Negeri Laha, Kota Ambon.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pembelajaran keterampilan baru, tetapi juga sarana edukasi untuk mengubah limbah menjadi barang bernilai ekonomi dan lingkungan.

Melalui pengalaman langsung di Bank Sampah Bumi Lestari Maluku, para mahasiswa diharapkan mampu melihat secara konkret bagaimana limbah yang kerap dianggap tak berguna dapat diolah menjadi produk fungsional, sekaligus memperkuat peran generasi muda dalam pelestarian lingkungan di Maluku.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bank Sampah Bumi Lestari Maluku atas sambutannya. Kegiatan ini merupakan bagian dari pemenuhan proses pembelajaran mahasiswa kami, khususnya terkait mata kuliah pengolahan sampah dan kewirausahaan,” ujar Rudin Wally selaku Dosen Pendamping dari Poltekkes Kemenkes Maluku.

Bank Sampah Bumi Lestari Maluku sendiri telah aktif mengelola berbagai jenis limbah rumah tangga dan mendorong masyarakat untuk memilah, mengolah dan memanfaatkan sampah menjadi produk yang bermanfaat. Keberadaannya juga berperan sebagai sarana eco-eduwisata yang mampu mengedukasi masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pentingnya pengelolaan sampah secara kreatif dan berkelanjutan.

“Bank Sampah Bumi Lestari Maluku bukan hanya tempat pengolahan sampah, tetapi juga menjadi ruang belajar dan wisata edukasi lingkungan (eco-eduwisata) yang menginspirasi. Kami di Pertamina AFT Pattimura bangga bisa mendukung inisiatif yang mampu memberi dampak sosial, ekonomi dan lingkungan,” ujar Febri Nur Faizin selaku AFT Manager Pattimura.

Salah satu mahasiswa peserta kegiatan, Elsa Ramadani, menyampaikan kesannya selama mengikuti kegiatan. “Kami datang kesini untuk mengikuti praktik pembuatan lilin aroma terapi. Kegiatannya seru dan sangat menarik, terutama bagi para pemuda yang tertarik untuk ikut terlibat dalam pelestarian lingkungan melalui pengelolaan sampah yang tepat. Harapannya, semoga semakin banyak muda-mudi yang tertarik untuk datang ke sini,” ucap Elsa.

Sebagai kelompok binaan Pertamina AFT Pattimura, Bank Sampah Bumi Lestari Maluku terus menunjukkan komitmen dalam mengelola limbah secara inovatif dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada pengurangan sampah, bank sampah ini juga aktif mengembangkan berbagai produk ramah lingkungan bernilai ekonomi, sekaligus menjadi ruang edukatif bagi masyarakat.

Melalui penguatan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, Bank Sampah Bumi Lestari membuka peluang kolaborasi yang lebih luas untuk menciptakan perubahan nyata di tengah-tengah masyarakat.

"Diharapkan kolaborasi yang terjalin mampu memberikan dampak positif yang semakin besar bagi pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional Pertamina," tutup Febri.

RakyatBicara.Net, Agats ;-- Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Kabupaten Asmat, aparat gabungan TNI-Polri melaksanakan kegiatan pengamanan, pemeriksaan, dan pemusnahan barang terlarang pada Kamis dini hari (08/05), di Pelabuhan Baru, Agats. Kegiatan ini difokuskan pada pemeriksaan barang dan penumpang KM. Tatamailau yang berlayar dari Pelabuhan TimikaTimika. 

Dipimpin oleh Danposal Agats, Lettu Laut (KH) Sukrisno, S.T., personel gabungan TNI-Polri melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses debarkasi dan embarkasi penumpang serta barang bawaan kapal. Dalam kegiatan tersebut, aparat berhasil mengamankan sejumlah besar minuman keras (miras) ilegal berbagai jenis.

Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi:

* 66 kantong plastik berisi miras jenis sopi

* 2 gen ukuran 5 liter berisi miras

* 1 karton berisi 15 kantong miras

* 1 koper kecil berisi 25 kantong miras

* 1 tas karung berisi 16 kantong miras

* 1 karton tambahan berisi 2 gen ukuran 5 liter

Seluruh barang bukti kemudian dimusnahkan di lokasi pelabuhan pada hari yang sama sebagai bentuk penegakan hukum dan pencegahan peredaran minuman keras di wilayah Kabupaten Asmat.

Kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat sekitar yang menyaksikan langsung proses pemusnahan. Aparat juga mengimbau seluruh penumpang dan masyarakat agar tidak membawa atau mengedarkan miras selama melakukan perjalanan laut maupun darat di wilayah Papua Selatan, khususnya Kabupaten Asmat.

"Kami puas, karena miras yang disita langsung dimusnahkan ditempat," jelas Markus, salah satu warga Agats. 

Dengan adanya kegiatan pengamanan dan penegakan hukum seperti ini, diharapkan wilayah Agats dan sekitarnya dapat semakin aman, tertib, dan kondusif.

RakyatBicara.Net,Jakarta:-- - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria memastikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih tidak akan menggerus unit usaha yang selama ini sudah terbentuk dan berkembang di desa. Justru sebaliknya, keberadaan koperasi ini akan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat hingga meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Jangan pernah mematikan (usaha) yang ada. Mengurangi (usaha) yang ada saja jangan, apalagi mematikan. Jadi sekarang bentuk dulu. Cari tanah, pakai tanah negara, tanah pemerintah kita sama-sama meningkatkan ekonomi di desa," tegas Wamendes Ariza saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kantor Kemendes PDT Kalibata, Rabu (7/5/2025).

Hal ini menjawab keresahan terkait keberadaan BUMDesa maupun koperasi yang telah berhasil membangun desa melalui unit usahanya. Skema dan kemungkinan tumpang tindih ini telah dipikirkan pemerintah sehingga Kopdes Merah Putih dipastikan menyumbang peningkatan ekonomi Indonesia sebagaimana angka yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

Sebanyak 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditargetkan terbentuk secara menyeluruh dan dilaunching pada 12 Juli 2025. Pembentukannya dilaksanakan dengan dua skema yaitu pendirian baru maupun pengembangan atau revitalisasi koperasi yang sudah ada di desa sebagaimana tertuang pada Instruksi Presiden No 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Saat ini, pemerintah khususnya Kemendes PDT tengah serius melakukan monitoring ke desa di seluruh Indonesia untuk memastikan proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih benar-benar terealisasi. Tidak hanya terbentuk namun juga dipastikan lengkap dengan struktur pengurus, unit usaha yang dilakukan, serta lokasi koperasi di setiap desa. Tentu saja, pemilihan lokasinya harus strategis agar bisa dijangkau warga secara maksimal.

Kendati demikian, Kopdes Merah Putih diharapkan tidak menambah beban pengeluaran desa. Oleh karena itu, tempatnya harus memanfaatkan lahan milik pemerintah bain level desa, provinsi, maupun Kementerian/Lembaga.

Sekadar informasi, Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu program Presiden Prabowo Subianto yang manfaatnya ditargetkan dalam jangka panjang. Namun demikian, pembentukannya dipastikan serius dan berhasil hingga bisa dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya.

"Kita ingin tahun pertama sudah berhasil. Kita siapkan sebaik mungkin. Kita harus memastikan hal itu mendukung program Presiden Prabowo," ucap Wamendes Ariza.

Rapat Koordinasi ini dilakukan Wamendes Ariza bersama Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendes PDT. Harapannya, setiap alur pembentukannya akan terealisasi dan pengentasan kemiskinan hingga peningkatan kesejahteraan warga pun tidak lagi menjadi wacana.

SUMBER

Foto: Didi/Kemendes PDT

Teks: Ria/Kemendes PDT

RakyatBicara.Net  Agats ;--  Pemerintah Kabupaten Asmat bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Asmat menggelar pertemuan resmi bersama enam calon anggota DPRK Asmat melalui mekanisme pengangkatan, bertempat di ruang rapat Kesbangpol Kabupaten Asmat, Senin (5/5/2025).

Pertemuan tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua Selatan tentang peresmian pengangkatan anggota DPRK Asmat terpilih masa jabatan 2024–2029. SK Gubernur Papua Selatan Nomor 100.2.1.4 / 113 Tahun 2025 tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat, Absalon Amiyaram, didampingi Wakil Ketua II DPRK Asmat, Silvester Siforo.

Calon terpilih diwakili oleh Andreas Fayua, sementara calon tetap diwakili oleh Stanislaus Auorakat. Penetapan ini juga merujuk pada Keputusan Bupati Asmat Nomor 194 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 7 Maret 2025.

Enam nama yang telah ditetapkan melalui jalur afirmasi adalah sebagai berikut:

Daerah Pengangkatan I:

1. Florentina Bifae

2. Natalia Y.E Cewesa

Daerah Pengangkatan II:

1. Soleman Dayo

2. Sem Banem

Daerah Pengangkatan III:

1. Leonardus Yod

2. Andreas Fayua

Dalam sambutannya, Sekda Absalon Amiyaram menyampaikan bahwa proses seleksi oleh tim yang ditunjuk telah berjalan sesuai mekanisme dan kini ditetapkan enam calon anggota DPRK dari jalur pengangkatan.

“Harapan kami ke depan, ada penambahan kuota agar lebih banyak anak-anak Asmat bisa diakomodir. Apalagi dengan adanya wacana pemekaran kabupaten baru, itu akan sangat baik,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRK Asmat, Silvester Siforo, menyampaikan bahwa pelantikan keenam calon akan segera dijadwalkan.

• 1000258513
  
• 1000258592
  
• 1000258590
  
• 1000258514
  
• 1000258593
  
• 1000258594
  
• 1000258595
  
• 1000258596
  
• 1000258597
  

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

“Enam anggota DPRK melalui jalur pengangkatan ini akan memiliki hak, tugas, dan fungsi yang sama dengan anggota DPRK hasil pemilu. Mereka juga akan membentuk satu unsur pimpinan dan kelompok khusus, seperti fraksi partai politik,” jelasnya.

Dengan penetapan ini, DPRK Asmat memperkuat langkah menuju representasi yang lebih inklusif dan memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi dan pembangunan daerah.

RakyatBicara.Net --Jakarta, Polkam - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) RI, Budi Gunawan menggelar rapat koordinasi bersama jajaran terkait untuk menindaklanjuti hasil pertemuan bilateral dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Ahmad Zahid Hamidi yang berlangsung pada 21 April 2025.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Wakil Perdana Menteri Malaysia diterima oleh Wakil Presiden RI, didampingi oleh Menko Polkam, Menko PMK, Menteri Agama, serta Menteri Kelautan dan Perikanan. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting dan menghasilkan berbagai kesepakatan strategis antara kedua negara.

Di bidang Polkam, kedua negara menyepakati sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kerja sama di bidang politik dan keamanan, khususnya terkait pengelolaan wilayah perbatasan serta penanganan kejahatan lintas negara.

“Pertemuan bilateral ini tidak hanya pertemuan simbolik, tapi akan segera kita terjemahkan ke dalam langkah teknis yang konkret. Hari ini, kita membahas peta jalan tindak lanjutnya bersama kementerian dan lembaga terkait,” ujar Menkopolkam saat membuka rapat.

Dalam forum internal tersebut, dibahas rencana pelaksanaan teknis di lapangan untuk mendukung implementasi perjanjian batas maritim di Laut Sulawesi dan Selat Malaka yang telah ditandatangani Indonesia–Malaysia pada tahun 2023.

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah menyusun langkah lanjutan atas kesepakatan demarkasi batas darat, terutama di segmen Pulau Sebatik dan West Pilar, yang telah disetujui kedua negara pada Februari 2025. Menkopolkam menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Penguatan Sinergi dalam Penanganan Keamanan Perbatasan

Selain soal batas wilayah, rapat juga membahas penguatan kerja sama dalam penanganan terorisme, penyelundupan barang dan manusia, peredaran narkotika, serta penangkapan ikan ilegal (illegal fishing). Menkopolkam menginstruksikan agar langkah-langkah pengamanan perbatasan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif dan berbasis intelijen kolaboratif.

“Masalah perbatasan kita bukan hanya soal garis batas, tapi juga soal keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kerja sama Indonesia–Malaysia harus menyentuh aspek pengawasan, operasi bersama, hingga edukasi masyarakat perbatasan,” tegasnya.

Komitmen Indonesia untuk Stabilitas Kawasan ASEAN

Menkopolkam menegaskan bahwa penguatan hubungan dengan Malaysia merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas dan ketahanan kawasan ASEAN. Ia menyebut bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan isu-isu bilateral, termasuk batas wilayah dan penegakan hukum lintas negara, akan menjadi contoh konkret kontribusi kedua negara dalam menciptakan kawasan yang aman, damai, dan sejahtera.

“Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kita semua bahwa Indonesia dan negara sahabat di ASEAN memiliki tanggung jawab strategis untuk menjaga ketahanan regional. Kolaborasi ini bukan semata untuk kepentingan nasional, tapi juga untuk menjaga kawasan tetap stabil dan resilient menghadapi dinamika global,” ujarnya.

Sumber

SIARAN PERS No: 52/SP/HM.01.02/POLKAM/04/2025

JAKARTA, RakyatBicara.Net -- Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Pertama Federasi Rusia, Denis Manturov di Istana Merdeka, pada Selasa, (15/4/2025).

Jakarta – Pertemuan antara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Wakil Perdana Menteri Pertama Federasi Rusia, Denis V. Manturov, yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 15 April 2025, momentum dimulainya kembali dialog tingkat tinggi antara Indonesia dan Rusia.

Dialog ini sebelumnya sempat terhenti akibat pandemi Covid-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan hal ini usai mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut.

“Baru saja Bapak Presiden menerima Deputy Prime Minister (DPM) Pertama Manturov dari Rusia dan sebetulnya DPM Manturov hadir untuk dalam rangka High Level Dialogue dengan Indonesia dan ini sudah kemarin sempat terhenti akibat Covid. Dan ini akan dimulai kembali dan dalam rombongannya kemarin DPM Manturov juga menggelar Malam Kebudayaan di Raffles Hotel,” ujar Airlangga.

Airlangga juga menyampaikan bahwa dalam kesempatan tersebut, Wakil Perdana Menteri Denis mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri dua agenda penting di Rusia, yaitu parade nasional dan Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF). Airlangga menekankan bahwa forum tersebut memiliki peran strategis dalam mempererat kerja sama ekonomi serta menjadi ajang penandatanganan berbagai nota kesepahaman.

“Dalam St. Petersburg Economic Forum itu diharapkan Bapak Presiden bisa hadir dan ada beberapa milestones kerja sama yang akan dibuat memorandum of understanding, itu termasuk beberapa kerja sama ekonomi maupun kerja sama strategis,” jelasnya.

Selain itu, Airlangga mengungkapkan bahwa topik pengembangan rute penerbangan langsung dari Moskow ke Indonesia juga dibahas dalam pertemuan tersebut. Ia menambahkan bahwa pihak Rusia juga menyampaikan pentingnya menciptakan sistem pembayaran yang dapat memudahkan wisatawan asal Rusia saat berkunjung ke Indonesia.

“Kemudian terkait dengan sistem keuangan mereka juga mencari jalan bagaimana supaya turis dipermudah dengan suatu mekanisme yang disepakati oleh kedua negara,” ucap Airlangga.

Tak hanya itu, kerja sama di bidang investasi turut menjadi fokus pembahasan antara kedua pihak. Airlangga menyebutkan bahwa perkembangan negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara Indonesia dan kawasan Eurasia turut dibicarakan, dan diharapkan dapat mengalami kemajuan signifikan.

“Tadi juga dibahas terkait dengan Eurasia Free Trade Agreement di mana diharapkan pada saat Bapak Presiden ke St. Petersburg, seluruh materi di dalam pembahasan Eurasia ini bisa diselesaikan dan pertemuan antara DPM dengan Pak Presiden itu seperti pertemuan bilateral-bilateral yang lain,” tutur Airlangga.

Sumber 

Kantor Staf Presiden

Portal Resmi Kantor Staf Presiden