Ambon,RakyatBicara.Ndet ;- DPRD Provinsi Maluku mendorong pemerintah kabupaten dan kota mempersiapkan sumber daya manusia serta sektor ekonomi produktif untuk menyambut pengembangan Blok Masela. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku, Suanthie Jhon Laipeny, Kamis (8/10/2026), menegaskan bahwa masyarakat perlu dibekali pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan keterampilan agar mampu memenuhi kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proyek berskala besar tersebut. Menurutnya, persiapan sejak dini penting agar masyarakat lokal dapat mengambil bagian dalam peluang kerja dan ekonomi yang terbuka.
Selain tenaga kerja, Laipeny meminta pemerintah daerah mengembangkan sektor pertanian dan peternakan untuk mendukung kebutuhan pangan seiring meningkatnya aktivitas proyek. Ia mendorong setiap kabupaten dan kota memetakan potensi daerah, menyiapkan lahan produktif, serta meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu memasok kebutuhan pangan dan memperluas pasar hasil produksi lokal. Laipeny menegaskan, kesiapan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah agar masyarakat Maluku tidak sekadar menjadi penonton, tetapi turut memperoleh manfaat ekonomi dari pengembangan Blok Masela.
Nita mengingatkan dampak asap karhutla terhadap kesehatan. Dalam pembahasan rapat disebutkan paparan polusi telah menyentuh lebih dari 50 ribu kasus, di mana anak‑anak dan kelompok rentan menjadi yang paling berisiko terkena gangguan pernapasan. Menurutnya, strategi mitigasi tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api, melainkan juga memasukkan penanganan dampak kesehatan masyarakat sejak awal.
Ia juga menyinggung prakiraan cuaca yang memperkirakan musim kemarau berlangsung lebih lama dari perkiraan semula. Risiko yang muncul tidak hanya bertambahnya titik kebakaran, tetapi juga kekeringan, terganggunya produksi pertanian, dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Sebagai contoh, harga cabai rawit saat ini mencapai Rp 180 ribu hingga Rp 200 ribu per kilogram, karena pasokan harus didatangkan dari luar daerah.
“Persoalan karhutla dan kemarau panjang berimbas pada banyak sektor: kesehatan, ketersediaan pangan, hingga daya beli masyarakat,” ujar Nita.
Ia menekankan pemerintah harus mengantisipasi sejak dini dengan prinsip “sediakan payung sebelum hujan”. Hasil rapat gabungan diharapkan menjadi bahan pertimbangan penyusunan program, kebijakan, dan perencanaan anggaran tahun 2027. Menurutnya, mitigasi yang terencana dan melibatkan seluruh instansi terkait sangat diperlukan agar dampak kebakaran tidak semakin meluas dan tidak menambah beban masyarakat di tengah ancaman kekeringan serta kenaikan harga pangan.
